Motor GP – Mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik adalah impian setiap warga negara. Namun hal ini semacam impian belaka. Hal ini karena imej pegawai negeri sipil (PNS) lamban bekerja dan seringkali mengabaikan pelayanan masyarakat masih kerap terjadi di birokrasi.
Hal itu juga ditemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika pertama kali memimpin Jawa Tengah 2013 silam. Untuk menepis semua itu, Ganjar gencarkan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah agar lebih efektif, efisien, cepat, mudah dan murah.
Seperti apa langkah yang dilakukan Ganjar untuk memperbaiki sistem birokrasi di Jawa Tengah?
Lelang Jabatan Terbuka, Persaingan Tanpa ‘Wani Piro’
Salah satu upaya yang dilakukan dalam bentuk promosi terbuka, atau bahasa populernya adalah lelang jabatan. Sistem yang baru dilaksanakan di provinsi ini.
Melalui sistem promosi terbuka diharapkan muncul budaya baru dalam berkompetisi untuk meraih jabatan strategis, sebuah kebiasaan persaingan yang sehat tanpa ‘wani piro’ tapi ‘iso opo ora’.
Dalam pelaksanaannya, dibentuk tim independen dan melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Upaya itu bukan sekedar omong kosong. Banyak pejabat yang kini berada di Top Level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng, berasal dari pelosok daerah Jawa Tengah.
Sebut saja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Imam Maskur. Sebelum menduduki jabatannya saat ini, dulu ia adalah Camat di Kedungbanteng-Tegal.
Adapula nama Jumeri, yang kini menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebelumnya, Jumeri adalah Kepala SMK Negeri di Bawen lalu mengikuti lelang jabatan dan menjabat sebagai Kepala Disdikbud Jateng.
Terbaru, Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah, merupakan buah dari kebijakan lelang jabatan di masa Ganjar Pranowo. Sebelum memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Uswatun adalah Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro-Wonogiri.
Tak Ada Setoran Pimpinan
Dalam setiap laku pemerintah, Ganjar Pranowo selalu mengingatkan pentingnya integritas yang juga tercermin dari slogan ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’.
Ganjar merevolusi mindset birokrat, ia menanamkan pola pikir aparatur pemerintahan adalah pelayan rakyat. Berpedoman pada dua hal itu, Ganjar lantas menghapus semua bentuk ‘setoran’ kepada pimpinan.
Dengan kebijakan itu, ia ingin membentuk birokrat di Jateng, fokus pada pekerjaan alih-alih melestarikan ‘adat setor pimpinan’.
Melalui kebijakan itu pula, Ganjar ingin agar pimpinan menjadi contoh. Karena ia yakin, esensi reformasi adalah perubahan, yang tidak mungkin terwujud jika tidak ada kepemimpinan yang baik.
Birokrasi Kekinian; Layanan Cepat, Mudah dan Murah
Di era teknologi saat ini, penetrasi Internet membuat masyarakat makin familier dengan media sosial. Oleh karena itu, pemerintahan harus menjalankan birokrasi kekinian.
Ganjar menuntut birokrasi di Pemprov Jateng memanfaatkan teknologi, baik melalui kanal media sosial dan aplikasi layanan.
Ganjar mewajibkan setiap OPD nya memiliki akun medsos terverifikasi. Tujuannya, untuk menampung keluhan warga dan menindaklanjutinya. Hal ini tak luput dari pantauan Ganjar yang memang aktif bermedia sosial, sebagai kanal komunikasi dan pelaporan.
Dengan cara itu, masyarakat bisa mengadukan tentang layanan publik, tanpa birokrasi berbelit. Ketika menerima aduan, Ganjar mewajibkan dinas terkait merespon dan memperbaiki layanan maksimal 1×24 jam.
Inovasi layanan terus digencarkan oleh Pemprov Jateng. Keseriusan ditunjukan dengan membentuk Perda no 3 tahun 2019, tentang penyelenggaraan inovasi daerah.
Setiap tahun, ratusan aplikasi layanan mengikuti ajang kompetisi inovasi tingkat provinsi. Dari jumlah itu, kemudian diikutkan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan KemenPAN-RB.
Beberapa inovasi Pemprov Jateng yang memperoleh penghargaan adalah, Tele Apik RSUD Margono Soekarjo, Payjem Pas Ngamuk RSJD Surakarta dan Apem ASI DPU Cipta Karya Jateng.
Adapula aplikasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ‘Sakpole’. Di bidang investasi ada layanan perizinan melalui OSS.
Selain itu, Ganjar juga membentuk Government Resources Management System (GRMS). GRMS merupakan sistem aplikasi terintegrasi, di antaranya e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling dan e-monev.
Dengan sistem ini diharapkan monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi dapat dilakukan secara real time.
Penghargaan Tata Kelola Pemerintah
Berbagai upaya Ganjar ternyata banyak menuai apresiasi. Pada 2019 Jateng memborong 22 penghargaan pada ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Tidak hanya sekali, prestasi ini kemudian berlanjut pada 2020 dan 2021.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah pun mencatatkan, kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 mencapai 60,09, 2015 tercatat 62,22, 2016 naik menjadi 73,76 dan pada 2017 mencapai 76,53.
Tidak hanya itu, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) Pemprov Jateng pun mendapatkan nilai A. Tercatat, pada 2014 capaian Sakip Jateng hanya 70,66 (B) menjadi 80,18 di tahun 2018.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pun mengapresiasi kinerja Pemprov Jateng dalam pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), pada 2020 lalu. Selain itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pun diapresiasi KPK.
Add Comment